oleh

OJK Jatuhkan Denda Rp2,52 Triliun kepada Pelaku Pelanggaran Pasar Modal, Terbesar Sepanjang Sejarah

-NUSANTARA-47 Dilihat

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dengan total mencapai Rp2,52 triliun kepada pelaku pelanggaran di sektor pasar modal hingga 16 Oktober 2026. Nilai tersebut tercatat sebagai denda terbesar sepanjang sejarah OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, mengatakan pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari total denda tersebut, sebesar Rp2,23 triliun merupakan hasil pemeriksaan terhadap 166 pihak. Selain denda, OJK juga menjatuhkan berbagai sanksi administratif, meliputi 28 sanksi pembekuan, enam pencabutan izin, satu pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 13 larangan, serta enam perintah tertulis.

Sementara itu, denda atas keterlambatan penyampaian laporan mencapai Rp293,78 miliar yang dikenakan kepada 805 pihak.

OJK mencatat, sebagian besar nilai denda berasal dari tiga perkara yang baru ditindak dengan total mencapai Rp2,1 triliun.

Ketiga perkara tersebut meliputi denda Rp1,5 triliun terkait perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), Rp500 miliar dalam perkara penawaran umum perdana saham (IPO) PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), serta Rp100 miliar terkait IPO PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Penindakan tersebut juga disertai pengenaan sanksi terhadap sejumlah anggota bursa dan individu, termasuk pembekuan izin profesi di sektor pasar modal.

OJK menegaskan bahwa pengenaan sanksi administratif bukan merupakan akhir dari proses penegakan hukum. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana yang didukung bukti permulaan yang cukup, perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Hingga 1 Oktober 2026, OJK masih menangani sebanyak 122 kasus dugaan pelanggaran di sektor pasar modal. Dari jumlah tersebut, 28 kasus berada dalam tahap perencanaan, 54 kasus dalam tahap penelaahan awal, dan 40 kasus telah memasuki tahap pemeriksaan.

Dalam upaya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, OJK juga meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta aparat penegak hukum lainnya.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk menelusuri aliran dana, mengidentifikasi pihak-pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak sah, serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam berbagai pelanggaran di pasar modal.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat pengawasan, menjaga integritas pasar modal, serta meningkatkan perlindungan terhadap investor.**