PALU — Memperingati Hari Tani Nasional, Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pertanian Kota Palu menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Jalan Samratulangi, Kamis (24/9/2026).
Aksi dipimpin Awal Ardiansyah dengan melibatkan sekitar 70 orang. Massa membawa spanduk bertuliskan “Selamatkan Tanah Petani”, “Kembalikan Lahan Tani”, dan “Negara Agraris Petani Miskin”.
Dalam orasinya, massa mendesak pemerintah menghentikan perampasan lahan, menyelesaikan konflik agraria, serta mempercepat redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Massa juga menuntut keterjangkauan pupuk bersubsidi, kestabilan harga hasil pertanian, pemerataan asuransi usaha tani, serta penghentian diskriminasi terhadap petani.
Selain persoalan pertanian, mereka mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menangani kelangkaan BBM, LPG, pemadaman listrik, dampak El Nino, serta menghentikan aktivitas tambang ilegal.
Aksi sempat diwarnai pembakaran ban di depan gerbang DPRD. Massa kemudian memasuki gedung untuk berupaya memeriksa sejumlah ruangan.
Humas/Kasubbag Protokol DPRD Sulteng, Nelly Muhriani, S.Pd., M.H., menyampaikan bahwa persoalan pertanian merupakan kewenangan Komisi II. Namun, seluruh anggota komisi sedang berada di luar kota sehingga menyarankan pertemuan pada Senin (28/9/2026).
Sementara itu, Sekretaris DPRD Sulteng, M. Sadly Lesmusa, S.Sos., M.Si., menyatakan pihaknya akan meneruskan tuntutan massa kepada Komisi II serta memfasilitasi pertemuan setelah jadwal ditetapkan.
Tidak puas dengan ketidakhadiran anggota DPRD, massa membuat video pernyataan sikap “Mosi Tidak Percaya dengan Anggota DPRD Prov. Sulteng” yang rencananya akan dipublikasikan.
Aksi berakhir dengan konsolidasi internal massa di halaman Kantor DPRD Sulteng.**
